Purbalingga, 15 Desember 2024 – Acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa dan Perlindungan Hutan (LPMDPH) berhasil menjadi forum produktif untuk membahas berbagai tantangan dan peluang dalam program Perhutanan Sosial (PS KHDPK). Bertempat di Aula Gubug Tani, Desa Tlagayasa, Kecamatan Bobotsari, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan kelompok tani dari lima kabupaten, termasuk Banyumas, serta pendamping dari berbagai instansi.

Acara ini difokuskan pada dua hal utama: menyusun strategi audiensi untuk mempercepat proses penerbitan izin PS KHDPK yang masih tertunda dan memperkuat pengelolaan kawasan melalui digitalisasi kegiatan kelompok tani.

Audiensi untuk Percepatan Izin PS KHDPK

Para peserta, termasuk perwakilan dari kelompok tani di Banyumas, mengeluhkan proses penerbitan izin yang belum kunjung selesai. Hal ini dinilai menghambat rencana pengelolaan lahan dan program pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, LPMDPH menyarankan adanya audiensi bersama Kementerian Kehutanan agar masalah ini dapat segera diselesaikan.

LPMDPH akan memfasilitasi koordinasi antar kelompok tani untuk merumuskan poin-poin penting yang akan disampaikan dalam audiensi. Harapannya, langkah ini bisa memberikan kejelasan dan solusi konkret bagi kelompok tani yang telah lama menunggu kejelasan izin.

Digitalisasi untuk Perhutanan Sosial yang Berdaya Saing

Salah satu sesi diskusi menarik datang dari Akbar Bahaulloh, perwakilan Wana Karya Lestari. Akbar berbagi pengalaman bagaimana Wana Karya Lestari telah memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan promosi kegiatan mereka.

“Digitalisasi adalah kunci untuk memperluas jangkauan program kita. Dengan membuat website atau platform online, masyarakat dapat lebih mudah mengenal potensi hutan desa, dan peluang kolaborasi dengan pihak luar juga semakin besar,” jelas Akbar.

Ia mengajak kelompok tani lain untuk mulai memanfaatkan teknologi digital, baik untuk mendokumentasikan kegiatan, mempromosikan produk, maupun menjalin komunikasi dengan pihak terkait. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing pengelolaan Perhutanan Sosial di tengah perkembangan zaman.

Komitmen Bersama untuk Masa Depan Perhutanan Sosial

Acara yang berlangsung interaktif ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk langkah-langkah strategis yang lebih konkret, baik dalam hal audiensi maupun inovasi pengelolaan. Dengan kolaborasi antara LPMDPH, kelompok tani, dan pendamping Perhutanan Sosial, masa depan pengelolaan KHDPK diyakini akan lebih cerah.

“Kami optimis dengan adanya diskusi seperti ini. Tantangan seperti izin yang belum selesai atau kendala teknologi bisa kita atasi bersama-sama,” ujar salah satu peserta dari Banyumas.

LPMDPH menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi kelompok tani dan memastikan pengelolaan Perhutanan Sosial menjadi model keberhasilan yang berkelanjutan. 🌿✨